Buru Harun Masiku, KPK Selekasnya Kemukakan Permintaan Pencekalan

Buru Harun Masiku, KPK Selekasnya Kemukakan Permintaan Pencekalan

Berita

Terduga penyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku, masih dicari KPK. Harun disuruh selekasnya menyerahkan diri. “Sampai ini hari KPK terus cari terduga HAR. KPK minta yang berkaitan selekasnya menyerahkan diri serta menyarankan pada pihak lain yang berkaitan dengan masalah ini supaya berlaku kooperatif saat infonya diperlukan penyidik dalam mengolah hukum masalah ini,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Sabtu (11/1/2020).

Ali menyarankan seluruh pihak yang berkaitan masalah suap itu berlaku kooperatif. Info dari beberapa saksi akan membuat jelas benderang masalah. “Berlaku kooperatif pada KPK bukan sekedar akan menolong penyidik mengakhiri masalah bertambah cepat, dan juga akan memberi peluang yang berkaitan untuk menerangkan berkaitan masalah itu,” tutur ia.

Ali menjelaskan faksinya akan selekasnya ajukan surat ke Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM berkaitan pencekalan Harun ke luar negeri. “Selama ini belum (pencekalan). Tetapi, sesuai dengan wewenang KPK di UU, akan selekasnya dikerjakan,” tutur Ali. Awalnya, KPK lakukan operasi tangkap tangan pada komisioner KPU Wahyu Setiawan. KPK selanjutnya memutuskan Wahyu serta Agustiani, orang keyakinan Wahyu, jadi terduga penerima suap.

Baca juga : Pengacara Tekankan Mulan Jameela Tidak Berkaitan Investasi Bodong MeMiles

Selain itu, Harun Masiku dan Saeful diputuskan jadi terduga pemberi suap. Tetapi Harun tidak terjaring KPK dalam OTT hingga KPK minta Harun kooperatif menyerahkan diri. KPK menyebutkan Wahyu disangka terima keseluruhan uang suap Rp 600 juta untuk memuluskan keinginan Harun jadi anggota DPR alternatif antarwaktu (PAW). Ada 2x pemberian uang pada Wahyu.

PAW ini dalam kerangka cari alternatif anggota DPR dari PDIP Nazarudin Kiemas yang wafat pada Maret 2019. Waktu itu, KPU lewat rapat paripurna telah memutuskan calon legislatif PDIP yang mendapatkan suara dibawah Nazarudin, yaitu Riezky Aprilia, jadi alternatif Nazarudin di DPR. Tetapi ada ketetapan Mahkamah Agung (MA) pada 19 Juli 2019 yang mengatakan partai ialah penentu suara serta PAW. Penentuan MA itu selanjutnya jadi fundamen PDIP bersurat ke KPU untuk memutuskan Harun Masiku jadi alternatif Nazarudin di DPR.

2 comments

Leave a Reply